IJIN PENGURUSAN HO

PENGAJUAN IJIN GANGGUAN / HO

 

A. Persyaratan Administratif

  1. Mengisi formulir permohonan Ijin UG/HO, bermaterai Rp.6.000,00
  2. Fotocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar dengan menunjukkan KTP asli.
  3. Status tanah Tempat Usaha :
    • Fotocopy bukti kepemilikan status tanah (apabila tanah yang diajukan untuk tempat usaha milik sendiri) rangkap 2 (dua).
    • Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Sewa (apabila tanah tempat usaha bukan milik sendiri) rangkap 2 (dua).
    • Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/bangunan/tanah (apabila tempat usaha yang diajukan bukan milik sendiri) rangkap 2 (dua).
  4. Fotocopy Surat Ijin Mendirikan bangunan (untuk bangunan yang sudah memiliki IMB) rangkap 2 (dua).
  5. Surat keterangan tentang bangunan lama yang diketahui Lurah dan Camat (apabila bangunan yang diajukan untuk tempat usaha merupakan bangunan lama dan tidak memiliki IMB) rangkap 2 (dua).
  6. Fotocopy tanda bukti pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan, apabila IMBnya masih dalam proses, rangkap 2 (dua).
  7. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat; rangkap 2 (dua).
  8. Lightdruk gambar denah tempat usaha berskala disertai gambar situasi rangkap 3 (tiga).
  9. Fotocopy akte pendirian CV/PT/Yayasan/Koperasi (apabila permohonan diajukan oleh lembaga yang berbadan hukum surat penunjukan / pengangkatan pimpinan rangkap 2 (dua).
  10. Surat pernyataan kesanggupan :
    • Melaksanakan Ijin UG/HO sesuai dengan peruntukannya dan sanggup menerima sanksi apabila terjadi penyalahgunaan Ijin UG/HO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas materai Rp.6.000,00
    • Menghentikan kegiatan usahanya apabila ada gugatan/keberatan dari warga masyarakat yang menurut ukuran normatif/obyektif dapat diterima kebenarannya.

B. Bentuk, Penandatanganan, Waktu Penyelesaian, Masa berlakunya Surat Ijin dan Biaya Retribusi.

  1. Bentuk Ijin : Keputusan Walikota
  2. Pejabat penanda tangan : Walikota Malang
  3. Waktu proses penyelesaian : 22 hari
  4. Masa berlakunya ijin : 3 (tiga) tahun
  5. Biaya retribusi ijin : Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1999.

C. Mekanisme Proses Perijinan

  1. Seksi Penerimaan Ijin
    • Menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan administratif ijin HO dari pemohon.
    • Berkas yang belum lengkap persyaratan administrasinya dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
    • Berkas yang memenuhi persyaratan administrasi dibuatkan tanda terima dan diberi penjelasan teknis tentang batas waktu penyelesaian ijin serta memberi informasi perkiraan biaya retribusinya kepada pemohon.
    • Berkas yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberi nomor register dan diparaf oleh Kepala Seksi Penerimaan Ijin, selanjutnya diteruskan kepada Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Ijin.
  2. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan ijin
    • Meneliti berkas, menetapkan anggota Tim Pertimbangan dan menyususn jadwal peninjauan serta melakukan peninjauan ke lapangan bersama Tim Pertimbangan Ijin.
    • Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim, dibuat rangkap 2 (dua) ; satu untuk arsip dan satu untuk kelengkapan berkas pengajuan ijin.
    • Berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut huruf b diatas, berkas permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan dan yang memenuhi persyaratan diparaf oleh Kepala Seksi Pemrosesan dan Penerbitan, selanjutnya diteruskan ke Seksi Penetapan.
  3. Seksi Penetapan.
    • Menghitung dan menetapkan besarnya retribusi ijin HO yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diparaf oleh Kepala Seksi Penetapan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pembukuan.
    • Memberikan berkas pengajuan ijin HO beserta Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Ijin.
  4. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Ijin.
    • Menyusun konsep Keputusan Walikota Malang tentang Ijin Undang-Undang Gangguan/HO untuk diajukan kepada Kepala Bidang Pelayanan untuk dikoreksi dan diparaf.
    • Menyampaikan konsep Keputusan Walikota tentang ijin Undang-Undang Gangguan/HO beserta berkasnya kepada Kepala Dinas Perijinan Kota Malang untuk dikoreksi dan diparaf.
    • Mengirimkan konsep Keputusan Walikota tentang Undang-Undang Gangguan/HO beserta berkasnya kepada Kepala Bagian Hukum dengan Surat pengantar yang ditandatangani Kepala Dinas.
    • Bagian Hukum mengajukan konsep Keputusan Walikota tentang Ijin Undang-Undang Gangguan/HO kepada Walikota Malang untuk dimohonkan tanda tangan.
    • Bagian Hukum mengirimkan Keputusan Walikota tentang Ijin Undang-Undang Gangguan/HO yang sudah ditandatangani Walikota kepada Dinas Perijinan Kota Malang.
    • Memberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada pemohon sebagai dasar pembayaran retribusi ke kasir Dinas Perijinan Kota Malang. Berdasarkan bukti pembayaran retribusi Ijin Undang-Undang Gangguan/HO pemohon mengambil Keputusan Walikota tentang Ijin Undang-Undang Gangguan/HO pada loket pengambilan.
  5. Sistem dan prosedur Tetap ini berlaku bagi pengajuan perpanjangan Ijin Undang-Undang Gangguan/HO

 

 

Contact Person :

Hengki Sasongko Asmoro

Jl. Selat Sunda II D2-40

Sawojajar-Malang

East Java-Indonesia

Phone Mobile : 08179615365

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s