Bank Indonesia Hanya Melunasi Pajak atas Surplus Thn 2008

BI Hanya Lunasi Pajak atas Surplus Tahun 2008 PDF Cetak Email
Ditulis oleh Ali
Friday, 05 September 2008 08:41
Bank Indonesia atau BI hanya akan membayar Pajak Penghasilan atau PPh atas surplus neracanya pada tahun 2008. Itu disebabkan tagihan PPh atas surplus BI baru ditagih pada 2009 sesuai amanat Undang-Undang PPh yang sudah diamandemen pada 2 September 2008. Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono, Kamis (4/9) di Jakarta, mengatakan, surplus BI sebelum tahun 2009 tidak bisa dibebani pajak karena belum ada aturannya. BI siap melunasi PPh karena hal itu akan berdampak positif kepada perekonomian secara menyeluruh.
“Namun, untuk tahun-tahun sebelumnya, tidak ada pajak yang bisa ditagihkan atas surplus BI karena itu mengikuti aturan yang lama,” ujarnya.Dalam Rapat Paripurna DPR tentang Pengesahan RUU PPh menjadi UU pada 2 September 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa salah satu produk baru dalam UU PPh tersebut adalah penegasan surplus BI sebagai obyek pajak. Ini diterapkan karena surplus BI menandakan keuntungan yang diperoleh bank sentral selama menjalankan operasi moneternya. Tarif PPh-nya adalah 28 persen.

BI pernah untung sangat besar dengan surplus Rp 27 triliun pada tahun 2004. Namun, pada 2007, neraca BI defisit Rp 1,42 triliun.
Dirjen Pajak Darmin Nasution menegaskan, BI tidak perlu meminta fasilitas penghapusan sanksi denda dan bunga atau sunset policy atas pajak surplus neracanya pada tahun-tahun sebelum 2009. Itu disebabkan pajak yang ditagihkan atas surplus BI hanya untuk tahun anggaran 2008, yang ditagihkan di tahun depan. Sementara program sunset policy hanya diberlakukan pada tahun ini. BI tidak perlu ikut sunset policy karena tagihan atas surplus BI tidak berlaku surut,” ujarnya.

Tidak jelas

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, mengatakan, pada periode 1999-2004, surplus BI dinyatakan bukan obyek PPh. Namun, pada periode 2004-2008 perlakuannya menjadi tidak jelas karena tidak ditetapkan menjadi obyek pajak atau bukan. Jadi, baru dalam UU PPh yang terbaru inilah surplus BI dinyatakan sebagai obyek PPh,” ujarnya. (OIN)

Sumber : Kompas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s